LENSAPOST.NET – Panitia Khusus Perizinan, Migas, Minerba dan Energi DPR Aceh mengawali kegiatan untuk tahap awal dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LSM/ NGO, Praktisi dan Organisasi lainnya untuk mencari masukan dan mengumpulkan data terkait Perizinan, Migas, Minerba dan Energi di Aceh.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Tarmizi, SP dari Fraksi Partai Aceh yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh yang didampingi oleh Sekretaris Pansus M. Rizal Falevi Kirani, S. Sos. M. I. Kom dan beberapa orang Anggota H. Khalili, SH, dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG, Azhar Mj Roment, Edy Asaruddin dan drh. Nurdiansyah Alasta.
Hadir peserta undangan RDP dari GERAK, MaTa, LBH, HAKA, WALHI, JMAA, JKMA, Koalisi NGO HAM, AJI, FJL, Forum LSM Aceh , APKASINDO, Ir. Said Ikhsan (Mantan Kadis Pertambangan dan Energi Aceh), M. Taufik Abda dan Para Tenaga Ahli Pansus.
Dalam RDP ini Pansus banyak menerima masukan antara lain tentang perlunya segera dilakukan Audit Lahan, melakukan investigasi ke PT. Medco, mengenai evaluasi perizinan tambang dan hgu di seluruh Aceh, masukan untuk mengevaluasi seluruh perusahaan yang ada sudah sejauh mana memberikan manfaat untuk meningkatkan PAA dan sudah sejauh mana mengurangi angka pengangguran di Aceh. Demikian juga Persoalan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang tidak transparan serta juga masukan tentang Amdal dari kegiatan perizinan di Aceh.
Termasuk persoalan HGU perkebunan sawit yang bersengketa dengan masyarakat serta izin Pabrik PKS yang perlu dievaluasi menyeluruh.
Ketua Pansus, Tarmizi, SP, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan seluruh NGO. Tentu ini akan menjadi spirit bagi kami untuk bekerja sesuai dengan harapan bersama.
“Pansus akan lebih bersemangat dan siap menghadapi tantangan seperti ancaman terhadap anggota pansus.
Dari semua masukan yang disampaikan Pansus akan mengkaji dan mempelajarinya lebih lanjut,”kata Tarmizi dihadapan NGO, Kamis, 26 Januari 2023.
Politisi Partai Aceh ini juga menyampaikan tujuan utama dari usulan pembentukan pansus ini adalah untuk membantu pemerintah aceh mencari solusi dalam upaya meningkatkan PAA dimana kita ketahui bersama Dana Otsus Aceh sudah mulai berkurang, lapangan kerja semakin sempit dan kondisi ekonomi rakyat dalam ketidak pastian.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil semua dinas dan badan terkait, perusahaan dan juga akan turun langsung ke lapangan.
Kami berharap masyarakat mendukung penuh tim pansus,menyampaikan informasi dan memberikan data,”ujarnya.
