LENSAPOST.NET – Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Wahyu Saputra, menilai kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mencerminkan keseriusan serta komitmen yang kuat, baik sebelum maupun saat bencana melanda Aceh.
Menurut Wahyu, jauh sebelum situasi darurat terjadi, Sekda Aceh telah fokus mendorong percepatan realisasi anggaran daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan menggenjot kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Ia menegaskan, jika ditinjau secara objektif dan akademis, langkah-langkah yang diambil M. Nasir berada di jalur yang tepat.
Dalam konteks bencana, kata Wahyu, kinerja pemerintah tidak semestinya dinilai dari narasi politis atau opini sepihak, melainkan dari kerja nyata dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan saat bencana adalah seberapa cepat dan tepat bantuan sampai kepada warga terdampak,” ujarnya, Rabu 24 Desember 2025.
Wahyu juga menilai M. Nasir menunjukkan kepemimpinan yang aktif dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
Sekda Aceh dinilai mampu memastikan distribusi logistik, dukungan anggaran, serta bantuan kemanusiaan tersalurkan secara cepat dan terukur ke kabupaten dan kota terdampak.
“Ini bukan sekadar pencitraan, melainkan kerja konkret yang dapat dilihat dari sistem koordinasi dan distribusi bantuan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wahyu menyebut peran Sekda Aceh sangat strategis sebagai koordinator administrasi pemerintahan.
M. Nasir dinilai aktif menerima berbagai bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat, daerah lain, hingga lembaga nonpemerintah, lalu mengoordinasikan penyalurannya agar tepat sasaran.
Langkah tersebut, menurutnya, turut memperkuat tata kelola penanganan bencana serta mempercepat respons kemanusiaan di tengah kondisi darurat.
Menanggapi isu lambannya penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Wahyu mengingatkan pentingnya memahami mekanisme penganggaran secara utuh.
Ia menegaskan bahwa keputusan anggaran tidak bisa diambil secara instan atau sepihak, karena harus melalui prosedur regulatif yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian.
“Setiap rupiah anggaran bencana wajib dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun etika,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, M. Nasir bekerja dengan penuh dedikasi dan memegang kepercayaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Sekda Aceh dinilai mampu menerjemahkan arahan dan visi gubernur ke dalam langkah-langkah konkret di lapangan.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan kepentingan pribadi serta polemik yang tidak produktif.
“Saat ini, fokus utama kita adalah kemanusiaan dan percepatan pemulihan Aceh pascabencana,” tutup Wahyu.
