LENSAPOST.NET – Dalam pertemuan konstruktif antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dengan Pengurus Lembaga Musyawarah Adat Petani Tambak (Musapat), sejumlah isu strategis terkait kelautan dan perikanan dibahas, Selasa 16 Januari 2024.
Ketua DPP Musapat, Teuku Jamal, mengemukakan aspirasi para petambak terkait perhatian terhadap saluran irigasi tambak oleh Dinas Sumber Daya Air.
Dia menyoroti pentingnya pemikiran holistik, tidak hanya terfokus pada petani, tetapi juga memperhatikan petambak ikan/udang, untuk memanfaatkan kembali tambak-tambak yang tidak berfungsi dengan baik.
Seiring itu, ketidakmemadaiannya pembiayaan melalui dana KUR bagi petambak menjadi perhatian serius. Dalam konteks ini, Musapat berharap adanya regulasi khusus, mungkin melalui Peraturan Gubernur atau regulasi lainnya, sebagai jaminan pembiayaan untuk rehab saluran tambak dan sarana produksi.
M Yunus dari Aceh Timur menambahkan usulannya terkait reaktivasi Kejruen Neuheun, suatu lembaga adat yang diharapkan dapat mengatur tata kelola air tambak dan pola budidaya di suatu kawasan.
Dalam respons positif, Kepala DKP Aliman Selian S.Pi. M.Si, mengapresiasi usulan tersebut. Aliman menyampaikan bahwa Dinas Sumber Daya Air perlu memberikan perhatian khusus kepada saluran tambak, dan dalam hal pembiayaan dari sektor perbankan.
Ia mengakui bahwa pembiayaan kelautan dan perikanan masih kurang memadai.
Tak hanya itu, Aliman menyoroti pentingnya kajian terkait peran dan fungsi Keujruen Neuheun sebagai pedoman yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat petambak.
Ia berharap lembaga ini dapat berperan sejajar dengan Lembaga Panglima Laot.
Dalam mengakhiri pertemuan, Kepala DKP meminta dukungan Pengurus Musapat untuk mengidentifikasi pemilik tambak yang serius dan ingin mengelola lahan tambaknya secara mandiri, bukan sebagai penyewa lahan.
“Pemerintah Aceh sangat serius dan mendukung penuh terhadap hal ini,” tutup Aliman.
