LENSAPOST.NET— Dinamika politik Aceh yang belakangan mengemuka di media mendapat sorotan dari kalangan pemuda.
Aminul Mukminin Sekedang, yang akrab disapa Aseng Aceh, menilai polemik terbuka antara DPRA, pengamat politik, akademisi, serta pihak-pihak tertentu justru berpotensi merugikan rakyat akar rumput.
Aseng mengingatkan pengalaman masa lalu ketika Partai Aceh menguasai eksekutif dan legislatif pada periode 2012–2017.
Menurutnya, konflik internal pemerintahan dan friksi dengan DPRA kala itu berdampak serius terhadap realisasi program serta janji politik kepada rakyat.
“Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi karena saling menonjolkan kelemahan dan membuka konflik ke ruang publik. Akibatnya, kepercayaan rakyat menurun dan berimbas pada kontestasi politik 2017,” ujarnya, 1 Februari 2026.
Ia menekankan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai elemen vital dalam pemerintahan.
“Sekda itu ibarat urat yang mengalir ke seluruh tubuh. Ia merupakan perpanjangan tangan Mualem–Dekfad. Jika fungsi ini terganggu, maka realisasi janji politik juga akan terhambat,” kata Aseng, alumni Universitas Muhammadiyah Aceh.
Selain eksekutif, peran legislatif juga dinilai sangat menentukan. DPRA, sebagai lembaga pengawas dan pengawal kebijakan, harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang solid dengan eksekutif agar program yang dirancang dapat dijalankan secara optimal.
“Tim inti dan para pembisik harus punya kapasitas, kapabilitas, serta pemahaman geopolitik, geoekonomi, dan geoinfrastruktur Aceh. Tanpa itu, visi-misi Mualem–Dekfad sulit diwujudkan secara nyata,” tegasnya.
Aseng mengingatkan bahwa saat ini eksekutif dan legislatif sama-sama dikuasai Partai Aceh, dengan fungsi dan kewenangan berbeda namun saling melengkapi.
Karena itu, perbedaan perspektif seharusnya diselesaikan melalui dialog internal, bukan dipertontonkan ke publik.
“Apalagi Aceh sedang berduka. Ribuan warga masih mengungsi, trauma pascabencana, ekonomi belum stabil, pengangguran belum tertangani maksimal. Jangan sampai konflik elite makin membebani rakyat,” ujarnya.
Mengutip adagium salus populi suprema lex esto, Aseng menegaskan bahwa kepentingan dan keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi. Ego personal, ego sektoral, dan kepentingan kelompok harus dikesampingkan.
Ia juga mengenang peran almarhum Abu Razak sebagai figur penengah yang mampu meredam konflik dan menyatukan kepentingan eksekutif serta legislatif. “Hari ini kita butuh sosok problem solver seperti beliau,” katanya.
Menurut Aseng, konflik yang dibiarkan berlarut-larut tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap elektabilitas Partai Aceh dalam mempertahankan kekuasaan politik.
“Harapan kami, rekonsiliasi bisa dilakukan melalui tokoh kunci pengganti almarhum. Perbedaan pendapat wajar, tapi harus dikelola dengan bijak agar tidak mencuat ke ruang publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci sukses pemerintahan Mualem–Dekfad dalam memajukan Aceh, menurunkan kemiskinan, dan mewujudkan visi besar Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.
“Konflik ini merugikan tim sukses dan rakyat, serta dimanfaatkan lawan politik. Perjuangan memenangkan pemerintahan tidak semudah berbalas pantun di media. Sinergi berjamaah adalah kunci merealisasikan janji politik Mualem–Dekfad yang tertuang dalam dokumen visi-misi setebal 36 lembar,” tutup Aseng.
