NEWS  

Klaim Presiden soal Pemulihan Banjir Hampir 100 Persen Dinilai Tak Realistis

Mobil milik Perumda Air Minum Tirta Tamiang terlihat terbalik dan rusak parah di antara puing-puing bangunan dan material berserakan, menggambarkan kuatnya dampak bencana yang melanda kawasan ini. [Foto: Muhammad Yasir]

LENSAPOST.NET – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, mengkritik keras pernyataan Presiden Republik Indonesia yang mengklaim bahwa penanganan pengungsi korban banjir bandang di Aceh Tamiang telah hampir 100 persen teratasi.

Menurut Taufik, klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan dinilai menyakiti perasaan masyarakat Aceh yang masih menghadapi dampak bencana.

“Pernyataan tersebut sangat tidak berperikemanusiaan dan mencederai kondisi psikologis masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, (23/03/2026).

Ia menilai, kondisi para pengungsi hingga saat ini masih jauh dari kata layak. Banyak warga yang masih tinggal di tenda pengungsian dengan fasilitas terbatas dan belum mendapatkan penanganan optimal.

Taufik juga menyoroti dugaan laporan yang tidak objektif dari jajaran di bawah Presiden, yang menurutnya cenderung menyampaikan informasi yang menyenangkan pimpinan semata.

“Akibat laporan yang tidak sesuai fakta di lapangan, kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritik peran sejumlah pihak, termasuk Satgas Bencana Aceh dan elite birokrasi, yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan penanganan kemanusiaan.

Selain itu, Taufik turut menyinggung dugaan tindakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang membongkar tenda pengungsi menjelang kunjungan Presiden ke Aceh dalam rangka momentum Idul Fitri 1447 H.

Ia menilai, jika benar terjadi, tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana.

“Jangan sampai ada kebijakan yang justru merugikan rakyat hanya demi kepentingan pencitraan,” tegasnya.

Taufik berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih transparan dan objektif dalam menyampaikan kondisi penanganan bencana, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat di atas segalanya.