LENSAPOST.NET– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berbicara ke publik soal keputusan kenaikan harga BBM pekan depan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut belum ada usulan dari pemerintah ke DPR terkait rencana kenaikan BBM.
“Tahun depan kan masih berapa bulan, yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di DPR,” kata Puan di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2022).
Puan menerangkan, keputusan kenaikan harga BBM ada di tangan pemerintah, bukan di DPR. Puan meminta publik menunggu sikap pemerintah.
“Ya bukan PDIP menyikapi, kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif, bukan legislatif, kita tunggu aja apakah kemudian pemerintah nantinya menyikapinya dengan seperti apa, yang pasti kan dalam pidato tanggal 16 yang lalu kami DPR sudah menyampaikan agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan saat ini pemerintah sedang berhitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. Selama ini subsidi yang dikeluarkan lewat APBN untuk menahan harga BBM sudah terlalu membebani kocek negara.
Luhut mengatakan minggu depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berbicara ke publik soal keputusan kenaikan harga BBM. Menurutnya, selama ini pun Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi bila subsidi tak lagi bisa ditahan.
“Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini,” papar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan virtual, Jumat (19/8).
“Presiden sudah indikasikan sudah tak mungkin kita pertahankan terus demikian,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini harga BBM yang ada di Indonesia sangat murah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. “Kita ini harga BBM paling murah sekawasan ini, kita jauh lebih murah dari yang lain. Itu (subsidi BBM) terlalu besar kepada APBN kita,” sebut Luhut.
Luhut bilang pemerintah mau menurunkan beban subsidi jauh di bawah Rp 502 triliun seperti sekarang. Berbagai langkah juga disiapkan untuk membuat hal tersebut bisa terjadi.
Sumber:detik.com
