LENSAPOST.NET – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRA, Nurchalis, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2026.
Dalam pandangannya, Nurchalis menegaskan bahwa masa persidangan pertama tahun ini harus menjadi momentum semangat baru untuk menjawab berbagai persoalan Aceh yang dinilai semakin kompleks.
“Kita memulai sidang persidangan pertama ini tentu dengan semangat baru dan harapan baru, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian persoalan Aceh yang semakin dalam,” ujarnya.
Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh yang masih dilanda kemiskinan, bahkan diperparah oleh bencana banjir dan berbagai musibah lainnya. Menurutnya, situasi tersebut menjadi cerminan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Nurchalis menekankan agar Pemerintah Aceh, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), dapat menyerahkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) lebih awal kepada DPRA. Hal ini penting agar legislatif dapat mengetahui secara detail isi rancangan anggaran sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.
“Kami minta RKA diserahkan lebih awal. Jangan sampai kita hanya berbicara manis, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kami tidak ingin lagi membeli kucing dalam karung dalam pembahasan anggaran 2027,” tegasnya, Kamis 12 Februari 2026.
Ia juga menyoroti belum optimalnya capaian target pembangunan sebelumnya, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, persoalan pengangguran di kalangan sarjana menjadi tantangan serius yang harus segera dicarikan solusi.
“Ribuan sarjana hari ini masih menganggur. Lapangan kerja yang ada pun belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Ini persoalan yang tidak bisa kita abaikan,” katanya.
Selain itu, Nurchalis menyinggung persoalan banjir dan bencana yang kerap melanda sejumlah wilayah di Aceh, yang menurutnya juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Ia mendorong adanya kerja terintegrasi dan sinergis antara eksekutif dan legislatif, termasuk penyelarasan program pemerintah pusat dengan program daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan anggaran.
“Program pusat harus kita ketahui sejak awal, sehingga bisa kita seimbangkan dengan APBA maupun APBK. Jangan setelah anggaran berjalan baru kita mempertanyakan ke mana arah penggunaannya,” ujarnya.
Menurut Nurchalis, kunci keberhasilan pembangunan Aceh terletak pada keseriusan sejak tahap perencanaan serta kecepatan realisasi program di tengah masyarakat.
“Kalau semangat membangun Aceh itu ada, maka harus dimulai dari penyusunan perencanaan yang matang dan percepatan program. Insyaallah harapan masyarakat bisa kita wujudkan secara bertahap,” pungkasnya.
