LENSAPOST.NET— Pemerintah Aceh memberlakukan larangan sementara bagi truk tronton untuk melintasi Jembatan Bailey Kuta Blang.
Kebijakan ini diambil demi kepentingan bersama serta kelancaran arus lalu lintas, menyusul temuan di lapangan terkait potensi kelebihan tonase kendaraan berat yang diduga menjadi penyebab kerusakan lantai jembatan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan lebih parah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Larangan ini harus dilakukan sementara oleh pemerintah karena adanya potensi kelebihan tonase truk tronton yang melintas. Berdasarkan temuan di lapangan, hal ini menjadi salah satu penyebab patahnya lantai jembatan sehingga lalu lintas terganggu,” ujarnya, Minggu 18 Januari 2026.
Sebagai solusi, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan timbangan truk. Saat ini, dua unit timbangan telah dipersiapkan dan sedang dikoordinasikan terkait lokasi penempatannya.
“Timbangan ini akan ditempatkan di dua titik, masing-masing dari arah Lhokseumawe dan dari arah Banda Aceh. Penentuan lokasi harus representatif dan memenuhi syarat untuk penimbangan truk, termasuk tronton,” jelasnya.
Muhammad MTA menambahkan, selama ini petugas di lapangan masih menggunakan data empiris dalam mengestimasi tonase kendaraan. Namun, maraknya kasus kelebihan muatan atau over load yang berdampak pada kerusakan infrastruktur mendorong percepatan penggunaan timbangan truk sebagai kebijakan permanen.
Pemerintah Aceh juga mengimbau para pengusaha armada angkutan barang agar lebih memperhatikan tonase muatan demi kepentingan bersama.
“Kami berharap semua pihak mematuhi kebijakan ini. Selama timbangan truk sebagai solusi terbaik sedang diupayakan untuk segera digunakan, mari kita patuhi arahan petugas di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa berbagai langkah pemulihan terus dilakukan secara bertahap. Dengan koordinasi yang baik dan kepatuhan terhadap kebijakan, Pemerintah Aceh optimistis upaya tersebut dapat menjaga infrastruktur dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
“Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa menjaga fasilitas umum dan mewujudkan Aceh yang lebih baik,” tutupnya.
