LENSAPOST.NET— Aliansi Rakyat Aceh Harapan (ARAH) menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tahun 2025 yang masih berada di bawah 90 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program di dinas tersebut.
Koordinator ARAH, Ariza, menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak bisa ditoleransi karena Dinas Perkim mengelola program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti rumah dhuafa, penataan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas permukiman.
“Ketika anggaran publik tidak terserap optimal, rakyat yang paling dirugikan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi kegagalan menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program yang efektif,” ujar Ariza, Rabu (28/1/2026).
Menurut ARAH, di tengah masih banyaknya persoalan perumahan di Aceh, rendahnya realisasi anggaran menunjukkan program tidak berjalan maksimal dan mengindikasikan persoalan serius dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
ARAH pun meminta Gubernur Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perkim Aceh, Dr. T. Aznal Zahri, S.STP., M.Si, beserta jajaran. Evaluasi dinilai perlu dilakukan secara objektif dan terbuka, disertai langkah tegas jika ditemukan kelalaian atau kelemahan manajerial.
Selain evaluasi pimpinan, ARAH juga mendorong pembenahan sistem perencanaan dan pengawasan agar rendahnya serapan anggaran tidak terus berulang.
“Rendahnya serapan anggaran bukan prestasi dan tidak boleh dinormalisasi. Ini alarm kegagalan yang harus dijawab dengan tindakan nyata,” tutup Ariza.
