LENSAPOST.NET— Pemerintah Aceh menuai kritik setelah terungkap tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026.
Padahal, angka stunting di Aceh tergolong tinggi dan telah menjadi program strategis nasional.
Analis Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, menyebutkan bahwa sepanjang periode 2019–2025, rata-rata 30 persen anak Aceh mengalami stunting, atau sekitar 156.000 anak.
Menurut dia, jumlah tersebut bahkan lebih besar dibandingkan total penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025 yang hanya 145.584 jiwa.
“Ini bukan angka kecil. Ini persoalan serius yang menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Aceh. Namun, Pemerintah Aceh sama sekali tidak menganggarkan program stunting dalam APBA 2026,” ujar Nasrul Zaman, yang juga Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK), Rabu 28 Januari 2026 kepada LensaPost.
Menurut Nasrul, tanggung jawab utama atas kelalaian tersebut berada pada Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Apalagi, penanganan stunting merupakan program strategis nasional dan telah secara eksplisit dimasukkan dalam RPJMA Aceh 2025–2030 oleh pasangan Mualem–Dekfad.
“Sekda Aceh gagal menerjemahkan visi dan misi ke-5 Mualem–Dekfad, yakni meningkatkan kualitas SDM Aceh secara signifikan pada 2030,” tegasnya.
Nasrul mengingatkan, dampak stunting tidak bersifat jangka pendek. Dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, anak-anak yang mengalami stunting hari ini akan memasuki usia produktif dengan keterbatasan fisik, dan daya saing.
“Kita tidak dapat membayangkan pada 15-20 tahun mendatang anak-anak stunting tadi telah dewasa dan mereka menjadi anak-anak yang tidak mampu bersaing sehat dalam meraih masa depan cemerlang.,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Nasrul menilai sudah sangat mendesak bagi Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi serius terhadap jabatan Sekda Aceh.
“Sudah saatnya Gubernur Aceh mencopot Sekda dan menggantinya dengan figur yang lebih kapabel dan berkualitas. Kita tidak ingin pejabat yang dibiayai oleh rakyat justru tidak mampu menghadirkan kesejahteraan dan masa depan seperti yang dijanjikan saat kampanye,” pungkasnya. []
