LENSAPOST.NET – Pernyataan Anggota DPR RI, H. Ruslan M. Daud, S.E., terkait kebijakan pencairan Dana Desa di Kabupaten Bireuen bukanlah sebuah provokasi terhadap Bupati Bireuen.
Sebaliknya, pernyataan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan nasihat kepada pemerintah daerah agar segera mencairkan Dana Desa.
Hal ini bertujuan agar perangkat desa dapat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta memberikan hak jerih payah kepada perangkat desa sebelum perayaan Idulfitri.
Pernyataan ini disampaikan oleh aktivis Bireuen, Iskandar alias Tuih, dalam keterangannya kepada media pada Rabu (19/3/2025).
“Ini adalah bukti kepedulian seorang anggota DPR RI terhadap Kabupaten Bireuen. Kita patut mengapresiasi langkah ini,” ujar Iskandar.
Menurutnya, tanpa pernyataan dari anggota DPR RI terkait pencairan Dana Desa, masyarakat mungkin tidak akan mengetahui bahwa Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pencairan Dana Desa telah ditandatangani.
“Jika benar Perbup sudah diteken pada tanggal 13 Maret lalu, mengapa tidak segera dipublikasikan? Haruskah menunggu kritik terlebih dahulu baru diumumkan?” katanya.
Iskandar juga menyoroti sikap Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, dan rekan-rekannya yang menurutnya terlalu reaktif terhadap pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRK seharusnya mendukung percepatan pencairan Dana Desa, bukan justru membuat pernyataan yang dinilainya tidak produktif.
“Seharusnya DPRK fokus memperjuangkan kepentingan desa, bukan malah membela Bupati. Jika tidak memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan, lebih baik belajar dulu agar lebih paham,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iskandar mengingatkan bahwa tugas DPRK adalah menampung aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan desa, bukan sekadar mendukung kebijakan eksekutif tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
“Kalau memang tidak tau tugas dan Fungsi DPR sebaiknya belajar dulu biar lebih paham terhadap tugas dan fungsi DPRK,”demikian disampaikan Tuih. [Fajri Bugak]
