LENSAPOST.NET— Tiga bulan pascabanjir, kepastian bantuan bagi warga terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang dinilai masih belum jelas. Pengamat kebijakan publik, Dr. Usman Lamrueng, menilai lambannya realisasi bantuan mencerminkan buruknya tata kelola dan lemahnya sense of urgency pemerintah daerah.
Menurut Usman, persoalan saat ini bukan lagi pada bencana alamnya, melainkan pada kinerja birokrasi. “Dana disebut sudah tersedia dan serah terima telah dilakukan, tetapi masyarakat belum mendapat kepastian kapan bantuan benar-benar diterima. Bahkan pendataan rekening pun belum transparan,” ujarnya, Minggu 22 Februari 2026.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik. Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan hidup, sebagian warga terpaksa menggunakan dana pribadi, menjual aset, bahkan berutang.
Usman juga menyoroti wacana penyaluran bantuan melalui sistem belanja material, bukan dalam bentuk uang tunai. Skema tersebut, kata dia, rawan memperpanjang rantai distribusi dan membuka celah praktik tidak sehat jika tidak diawasi secara ketat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi data penerima, kepastian jadwal pencairan, dan tindakan cepat. Tanpa itu, pemerintah hanya akan terlihat sibuk berbicara, sementara rakyat bertahan sendiri,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika keterlambatan terus berlanjut, dampaknya bukan hanya pada pemulihan pascabencana, tetapi juga pada legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
