LENSAPOST.NET – Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun ini menjadi pendataan ekonomi paling komprehensif untuk memotret struktur, karakteristik, dan transformasi dunia usaha di Indonesia.
SE2026 dirancang untuk menjawab tantangan dinamika global, percepatan digitalisasi, serta kebutuhan data presisi dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan. Pendataan ini mencakup seluruh unit usaha non-pertanian, mulai dari skala mikro dan rumah tangga, hingga perusahaan besar dan lembaga non-profit.
Pelaksanaan SE2026 dilakukan dalam dua tahap utama.
Tahap pertama, 1–31 Mei 2026, menggunakan metode Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) atau pengisian kuesioner secara daring oleh perusahaan besar yang menerima undangan resmi dari BPS.
Tahap kedua, 1 Juni–31 Juli 2026, dilakukan melalui pendataan langsung (door to door) oleh petugas sensus kepada pelaku usaha yang belum melakukan pengisian mandiri.
Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta memperluas cakupan responden di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun cakupan SE2026 meliputi berbagai sektor usaha seperti hotel, restoran, industri pengolahan, perdagangan, jasa konstruksi, perbankan, lembaga pendidikan, rumah sakit, usaha daring, hingga organisasi kemasyarakatan.
Namun, terdapat tiga kategori lapangan usaha yang tidak termasuk dalam sensus ini, yaitu:
Kategori A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kategori P: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
Kategori U: Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja
SE2026 memiliki arti penting karena menjadi satu-satunya pendataan lengkap dunia usaha yang dilakukan setiap satu dekade. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, penguatan sektor riil, hingga evaluasi kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional.
Sebagai informasi, sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menopang perputaran ekonomi daerah. Melalui SE2026, pemerintah dapat memperoleh gambaran akurat mengenai distribusi usaha, skala produksi, serapan tenaga kerja, serta potensi transformasi digital yang berkembang pesat.
Untuk meningkatkan partisipasi publik, BPS memperkenalkan maskot “Bung Itung” sebagai simbol ajakan sadar data dan dukungan terhadap sensus.
Di tingkat daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pelaku usaha dalam menyukseskan SE2026.
Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, menyampaikan bahwa sensus ini akan memberikan gambaran menyeluruh kondisi ekonomi wilayah, mengidentifikasi daya saing usaha, serta memotret fenomena ekonomi baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga intervensi pembangunan lebih tepat sasaran.
“Data hasil SE2026 dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa 10 Februari 2026 lalu.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik A. Rahim, menilai keberhasilan SE2026 sangat ditentukan oleh validitas dan kualitas data yang dihimpun.
Ia menegaskan bahwa sensus ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen strategis untuk membaca arah makroekonomi nasional.
“Enumerator harus memiliki kompetensi dan pemahaman statistik yang memadai. Jangan hanya mengejar target cakupan, tetapi pastikan data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dianalisis secara komprehensif,” katanya kepada LensaPost, Rabu 18 Februari 2026.
Menurut Dr. Taufik, hasil SE2026 diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap sektor riil, memperkuat siklus ekonomi antar sektor, serta menciptakan keseimbangan makroekonomi.
Dengan data yang akurat, kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada keseimbangan anggaran, tetapi juga pada penguatan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja.
Ia mengingatkan agar SE2026 tidak berhenti sebagai proyek statistik semata, melainkan menjadi pijakan nyata dalam merumuskan kebijakan fiskal, investasi, dan pemberdayaan usaha kecil.
Partisipasi Publik Jadi Kunci
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Setiap data yang diberikan bukan hanya angka statistik, tetapi kontribusi nyata dalam membangun peta ekonomi Indonesia yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global.
Melalui SE2026, Indonesia tidak hanya menghitung jumlah usaha, tetapi juga menata masa depan ekonomi nasional berbasis data yang akurat dan terpercaya.
