LENSAPOST.NET – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, menyoroti komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 yang dinilainya masih belum mencerminkan keberpihakan optimal kepada masyarakat. Menurutnya, porsi belanja pegawai dan birokrasi masih terlalu besar dibandingkan belanja yang berdampak langsung bagi rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Khalid saat menjadi pemateri dalam diskusi publik yang digelar Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) bersama Forum Pemuda Peduli Nusantara (FPPN) di Banda Aceh, Kamis, 5 Februari 2026. Diskusi itu mengangkat tema “APBA 2026, Belanja Birokrat atau Belanja Rakyat?”.
Khalid menilai, hingga kini masih banyak program pemerintah yang berorientasi pada input anggaran semata, tanpa ukuran yang jelas terhadap kontribusinya dalam menekan angka kemiskinan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dominasi belanja pegawai masih sangat kuat. Program-program yang ada belum sepenuhnya menunjukkan dampak nyata bagi kepentingan publik,” ujarnya.
APBA 2026 dengan nilai mencapai Rp11,6 triliun yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI, lanjut Khalid, menyisakan sejumlah catatan penting. Ia menegaskan bahwa struktur anggaran tersebut masih membutuhkan pembenahan dan pengawasan yang ketat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Khalid berharap koordinasi lintas perangkat daerah dapat berjalan lebih solid, khususnya dalam menyelaraskan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ditemukan banyak program yang tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, ia menyoroti adanya tumpang tindih kegiatan serta pengulangan program yang dinilai kurang menjawab kebutuhan strategis Aceh. Karena itu, Khalid mendorong Sekretaris Daerah Aceh untuk menyusun nomenklatur program yang benar-benar berbasis pada isu prioritas pembangunan.
Khalid juga menilai sejumlah program unggulan belum terakomodasi secara memadai dalam APBA 2026, termasuk pengembangan energi biru serta berbagai program kekhususan Aceh lainnya.
Terkait dana otonomi khusus (otsus), ia menyayangkan masih besarnya alokasi yang terserap untuk belanja pegawai. Padahal, dana otsus seharusnya dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
“Setelah dua dekade pelaksanaan dana otsus, seharusnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Aceh sudah berada pada level yang jauh lebih baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khalid mengingatkan pentingnya mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dengan memberikan prioritas anggaran kepada daerah tertinggal. Ia menilai beban belanja rutin pemerintah menjadi tantangan serius, terlebih kemampuan fiskal Aceh kini tidak sekuat saat menerima dana otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum nasional.
Kondisi tersebut diperberat dengan meningkatnya kembali angka kemiskinan pascabencana di sejumlah wilayah. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya sebatas rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami di DPRA akan memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBA 2026 agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat Aceh,” pungkas Khalid. []
