LENSAPOST.NET– Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Aceh langsung diterjemahkan menjadi langkah politik konkret. Melalui pembukaan Rapimda 2026, Rian mengirim sinyal tegas: Demokrat Aceh memasuki fase konsolidasi total, penertiban struktur, dan penataan ulang arah kepemimpinan demi menjaga stabilitas kekuasaan internal dan kesiapan menghadapi pertarungan politik berikutnya.
Hal itu disampaikan Rian Syaf saat membuka kegiatan Rapat Pimpinan Partai Demokrat yang diikuti 23 Kabuoaten/Kota di Aula Kantor DPD Demokrat Aceh, Jalan Tengku Imum Luengbata, Banda Aceh, Minggu (25/1/2026).
Rian menegaskan mandat langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan memastikan transisi kepemimpinan berjalan terkendali, disiplin, dan tidak membuka ruang konflik internal.
“Kita tidak boleh membiarkan ruang kosong kepemimpinan dimanfaatkan untuk manuver pribadi atau kepentingan kelompok. Struktur harus solid, loyal, dan satu komando,” tegas Rian di hadapan pimpinan DPC se-Aceh.
Rapimda, menurutnya, menjadi instrumen politik untuk memetakan kekuatan riil kader di 23 kabupaten/kota, membaca potensi friksi internal, serta merumuskan skema penataan organisasi menuju Musyawarah Daerah (Musda).
Ia menekankan bahwa rekomendasi Rapimda akan menjadi dasar penilaian kinerja struktur, sekaligus rujukan DPP dalam menentukan desain kepemimpinan Demokrat Aceh ke depan.
“Musda bukan sekadar pergantian figur. Ini tentang memastikan arah politik partai tetap konsisten, terukur, dan mampu menjawab tantangan elektoral,” katanya.
Rian juga mengingatkan seluruh kader bahwa loyalitas organisasi, disiplin struktur, dan etika politik menjadi prasyarat mutlak menjaga marwah partai.
Perbedaan pandangan diperbolehkan, namun tidak boleh menjurus pada pembelahan kekuatan internal.
Dalam konteks eksternal, Rian mendorong Demokrat Aceh memperkuat posisi sebagai kekuatan politik alternatif yang relevan di tengah tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam agenda pemulihan pascabencana.
“Partai harus hadir bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi sebagai aktor solusi. Di situlah legitimasi politik dibangun,” ujarnya.
Dengan Rapimda ini, Demokrat Aceh secara terbuka memulai fase penataan ulang mesin politik, menyiapkan kepemimpinan baru yang terkonsolidasi, serta mengunci stabilitas internal agar tetap kompetitif dalam kontestasi politik daerah ke depan.
