LENSAPOST.NET – Berkaca pada banyaknya badan ad hoc yang mengalami kelelahan pada Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya melakukan sejumlah evaluasi dan inovasi kebijakan, salah satunya dengan pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Buah dari terobosan itu, pada Pemilu Serentak 2024, KPU berhasil menekan dan meminimalisir angka badan ad hoc yang kelelahan.
“Dari situ kita melakukan rekayasa engineering, satu TPS jangan banyak-banyak pemilih sehingga waktu hitung tidak terlalu banyak penyelenggara. Dan saya minta Pak Sekjen, teman-teman buat buku bagaimana pengelolaan SDM ini, terutama jajaran ad hoc yang dampaknya sangat kita rasakan, minim korban karena kelelahan,” ujar Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat hadir bersama Anggota KPU Parsadaan Harahap menutup kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Berkaca dari pengalaman tersebut, Afif mendorong untuk terus dilakukan penyempurnaan sistem pengelolaan penyelenggara badan ad hoc. Dan melalui kegiatan FGD inilah, masukan serta inovasi bisa disampaikan agar badan ad hoc pemilu ke depan bisa lebih baik.
“Hal lain yang perlu kita munculkan dari pengelolaan SDM ini, kalau jajaran ad hoc kita dokumentasikan dalam SIAKBA, saya sering sampaikan, bapak/ibu kita semua divisi SDM ini yang juga mengelola hubungan antar personal, antar jajaran, kalau di lingkungan kita kan ya urusannya di SDM,” tambah Afif.
Mengikuti sesi penutupan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Jawa Barat, dan sebagai peserta Anggota KPU di 13 Provinsi serta Kepala Bagian yang membidangi Divisi SDM.
Sebelumnya juga telah berlangsung sesi materi dengan narasumber Akademisi Universitas Padjajaran, Candradewini serta John Fresly, dilanjutkan dengan sesi penyampaian masukan dan tanggapan dari peserta FGD yang dihimpun dalam Daftar Isian Masalah (DIM). []
