LENSAPOST.NET– Kelangkaan gas LPG yang terjadi di Banda Aceh dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Dari pangkalan resmi hingga penjual eceran, stok dilaporkan tidak tersedia.
Akibatnya, warga kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr Usman Lamreung, menilai kelangkaan LPG ini bukan sekadar persoalan distribusi semata, tapi sudah masuk kategori kegagalan dalam mengelola krisis.
“Ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu, seharusnya pemerintah hadir paling depan, bukan justru membiarkan keresahan berkembang di tengah publik,”tegas Usman, Jumat 5 Desember 2025.
Ia juga menyinggung absennya pernyataan resmi dan langkah konkret dari Pemerintah Kota Banda Aceh, terlebih di tengah kabar bahwa Wali Kota sedang berada di luar daerah.
Menurut Usman, setidaknya ada empat langkah mendesak yang harus dilakukan Pemko Banda Aceh. Pertama, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan dan agen resmi.
Kedua, menindak tegas penjual yang memainkan harga di luar ketentuan.
Ketiga, berkoordinasi serius dengan Pertamina untuk memastikan pasokan tambahan.
Keempat, menyiapkan skema distribusi darurat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan tunggu semuanya memburuk. Ini soal keberpihakan pada rakyat,” ujarnya.
Warga, lanjut Usman, berhak mendapatkan kepastian kapan kondisi akan kembali normal. Ketidakjelasan ini hanya memperburuk situasi psikologis dan ekonomi masyarakat.
“Banda Aceh butuh kehadiran pemerintahnya, terutama saat krisis seperti ini. Yang dibutuhkan warga bukan laporan di atas kertas, tapi tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya.
