LENSAPOST.NET— Anggota DPR Aceh dari Fraksi Demokrat, Nora Idah Nita, menegaskan bahwa antrian panjang di SPBU pascabanjir di sejumlah wilayah Aceh telah mengganggu mobilitas masyarakat, relawan, serta distribusi bantuan kemanusiaan.
Menurutnya, kondisi ini sudah masuk kategori darurat dan harus direspons dengan langkah khusus dari Pertamina dan pemerintah.
“Antrian BBM yang mengular di hampir semua SPBU sangat mengkhawatirkan. Ini bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga mengganggu kerja-kerja kemanusiaan. Relawan dan kendaraan bantuan terjebak berjam-jam di antrian. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Nora, Rabu.
Ia menyebut, di tengah masa pemulihan bencana, ketersediaan BBM menjadi faktor kunci agar roda penanganan darurat, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
“Saya menuntut langkah cepat dan terukur dari Pertamina. Aceh sedang dalam masa pemulihan, dan ketersediaan BBM adalah syarat mutlak agar roda bantuan dan aktivitas masyarakat tidak berhenti,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka cepat, Nora mendorong Pertamina untuk segera mengaktifkan mekanisme darurat penyaluran BBM di wilayah terdampak. Salah satu langkah yang dinilainya efektif adalah dengan memperluas titik distribusi melalui Pertashop dan Pertamini mitra, sehingga SPBU tidak menjadi satu-satunya titik layanan.
“Perlu ada perluasan penyaluran BBM ke Pertashop dan Pertamini mitra, terutama di kawasan terdampak banjir. Namun harus diiringi dengan skema kontrol harga yang ketat agar tidak terjadi permainan atau kenaikan harga secara liar selama masa darurat,” katanya.
Menurut Nora, kebijakan ini setidaknya dapat mengurai kepadatan di SPBU dan memangkas waktu antri warga yang saat ini bahkan harus menunggu hingga tengah malam demi mendapatkan BBM.
“Ini langkah minimal yang wajib dilakukan. Jangan biarkan masyarakat menderita dua kali; pertama karena bencana, kedua karena kelangkaan dan antrian BBM,” tambahnya.
Tak hanya kepada Pertamina, Nora juga meminta pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat terkait untuk memperkuat koordinasi dalam mengatur distribusi, menjaga ketertiban di titik-titik penyaluran, serta menindak tegas praktik penimbunan dan spekulasi harga.
