LENSAPOST.NET – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), Dr. Edi Yandra, S.Stp., M.S.P., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan kinerja penyelenggaraan urusan KISP di seluruh daerah Indonesia, sekaligus menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Dr. Edi Yandra menegaskan pentingnya pelaksanaan evaluasi ini bagi daerah, khususnya untuk menyelaraskan arah program digitalisasi di tingkat lokal dengan kebijakan nasional.
“Evaluasi ini sangat penting untuk melihat sejauh mana progres implementasi dan penyerapan program KISP di daerah. Melalui forum ini, kami dapat memetakan kendala yang bersifat struktural, seperti isu blankspot dan penguatan SDM, sehingga bisa mengusulkan solusi bersama ke tingkat pusat,” ujar Dr. Edi Yandra.
Bahas Penguatan Tata Kelola Digital Daerah
Rakor yang diikuti perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia ini menghadirkan narasumber lintas sektor yang memiliki peran penting dalam ekosistem digital pemerintahan, antara lain:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memaparkan arah pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber dan persandian di tingkat daerah.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) yang menjelaskan kebijakan pemerataan infrastruktur dan transformasi digital nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menekankan standardisasi serta peningkatan kualitas data statistik daerah.
Perwakilan Pemerintah Provinsi yang berbagi praktik terbaik (best practices) dan tantangan di lapangan.
Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang terukur dalam mempercepat implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan aman di seluruh Indonesia.
