LENSAPOST.NET – Dalam rangka implementasi data tunggal Dinas Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar bimbingan teknis bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) gampong dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, di Aula Dinas Kesehatan Abdya.
Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, dalam arahannya menyampaikan pentingnya keakuratan data sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ia memberikan pesan tegas kepada para keuchik (kepala desa) terkait peran penting operator data.
Menurut Dr. Safaruddin peran operator sangat krusial dalam menyukseskan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Ia menyebutkan bahwa kesalahan dalam menginput data akan berdampak langsung terhadap keputusan yang diambil pemerintah daerah.
“Kalau data salah diimput, maka kebijakan yang saya ambil juga ikut salah,” ujarnya.
Dr. Safaruddin juga menekankan bahwa dirinya memulai dengan langkah awal yang baik dan berkomitmen untuk menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
“Selama Safaruddin, tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni, tanpa menggunakan APBK,” katanya.
Ia menambahkan bahwa indikator kemiskinan tidak bisa mengacu pada data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara dinas terkait menjadi sangat penting.
“Data kemiskinan harus sama dengan data dinas terkait lainnya,” katanya lagi.
Dr. Safaruddin juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi keberpihakan dalam penyaluran bantuan. Selama seseorang memang masuk dalam kategori layak dibantu, maka pemerintah akan hadir memberikan bantuan tanpa pandang bulu.
“Apabila dia kategori layak dibantu (Menerima bantuan), harus kita bantu, tidak ada lagi keberpihakan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan target besar untuk menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di Abdya dalam waktu lima tahun.
“Selama lima tahun kita bereskan rumah yang tidak layak huni,” ucapnya dengan yakin.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan data.
“Teman-teman PKH saling koordinasi, teman-teman BPJS juga saling koordinasi terkait data yang diimput,” pesannya.
Di akhir arahannya, Bupati juga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menghadirkan program “sekolah rakyat” sebagai bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
“Alhamdulillah kita sudah siap lahan untuk sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya,” katanya.
