LENSAPOST.NET – Terkait dengan kondisi muara sungai atau babah kuala di Pidie Jaya yang sering mengalami kedangkalan, Zulkarnain Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat angkat biacara.
Kadis DKP menyebutkan karena untuk penanganannya membutuhkan dana besar, pihaknya sudah pernah menyurati Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Sementara menggunakan dana tanggap darurat, sebut Zulkarnain, sudah sering dilakukan tapi tak bertahan lama. Saat perubahan musim, muara sungai kembali dangkal.
“Semua kuala di Pidie Jaya dangkal dan pengerukan dengan dana tanggap darurat selalu kita lakukan, tapi tidak bertahan lama,” ujarnya Jumat (8/9/2023).
Kadis DKP mengatakan, untuk itu perlunya bantuan semua leding sektor dan pembangunan Breakwater mutlak diperlukan.
Setiap kali ia bersama kabid dan staf turun ke lapangan, persoalan dangkalnya muara sungai atau babah kuala tetap menjadi isu sentral dan nelayan mengharapkan perhatian pemerintah seperti halnya Kuala Meureudu atau Meurahdua.
Pun begitu, DKP Pidie Jaya tak pernah jemu-jemu dan tetap melaporkan sekaligus menyurati provinsi dan Kementerian KKP di Jakarta hingga kendala tersebut teratasi. Karenanya, kepada nelayan di wilayahnya ia sering meminta agar bersabar menunggu tindak lanjut Babah Kuala itu ditangani, papar Zulkarnaini. Selain Kuala Kiran, beberapa muara sungai lainnya disana juga mengalami hal serupa.
Sebelumnya, para nelayan Jangkabuya mengeluh akibat Kuala Kiran dangkal. Jika hendak melaut mereka terpaksa harus mendorong kapal motor (KM) atau bot termasuk sampan sekali pun ke bibir pantai.
Demikian halnya saat pulang dari melaut. Persoalan seperti itu sebut beberapa nelayan disana sudah berkalang tahun dan sangat merepotkan karena butuh tenaga ekstra. [Infopublik.id]
