LENSAPOST.NET – Pengamat kebijakan publik dan politik, Usman Lamreung, mempertanyakan sejauh mana realisasi janji bantuan sapi meugang yang disampaikan Presiden dalam rapat akhir Desember 2025.
Menurutnya, janji tersebut tidak boleh berhenti sebatas wacana, mengingat meugang merupakan tradisi yang sangat sensitif terhadap waktu dan dinamika harga pangan.
“Ketika Presiden sudah menyampaikan rencana bantuan, maka pemerintah terikat secara moral dan politik untuk merealisasikannya. Meugang memiliki kalender budaya yang jelas. Jika bantuan datang terlambat, kebijakan itu kehilangan makna sosial sekaligus fungsi ekonominya,” ujar Usman, Rabu 4 Februari 2026.
Ia menegaskan, bantuan sapi meugang memiliki dua dimensi strategis. Pertama, sebagai bentuk kehadiran negara bagi korban bencana dan kelompok masyarakat rentan di Aceh. Kedua, sebagai instrumen intervensi untuk menekan lonjakan harga daging sapi yang hampir selalu terjadi menjelang meugang.
“Setiap tahun meugang memicu kenaikan harga daging. Dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan dan daya beli masyarakat melemah, intervensi negara menjadi sangat relevan. Ini bukan bantuan populis, melainkan kebijakan korektif yang dibutuhkan,” katanya.
Usman juga mengingatkan agar penyaluran bantuan tidak bersifat simbolik atau seremonial semata. Pemerintah diminta transparan terkait jumlah sapi, mekanisme distribusi, serta kejelasan sasaran penerima, dengan prioritas kepada korban banjir dan kelompok paling terdampak.
Ia menekankan bahwa ketepatan waktu menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. “Ketepatan waktu akan mempermudah distribusi dan memastikan bantuan benar-benar berdampak. Ini kebijakan yang sensitif terhadap budaya sekaligus responsif terhadap inflasi,” ujarnya.
Sebaliknya, jika janji tersebut tidak direalisasikan atau terlambat, publik akan menilainya sebagai kegagalan koordinasi dan lemahnya komitmen kebijakan. “Ini terlihat seperti ujian kecil, tetapi dampak sosial dan simboliknya sangat besar,” tutup Usman.
