ACEH  

Dinilai Tak Pro Rakyat, Warga Tuntut Keuchik Kepala Bandar Dicopot

LENSAPOST.NET – Puluhan warga Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Abdya, Senin (21/4/2025). Massa menuntut Keuchik Salman Amd. Pel dan Sekretaris Desa, Fajri, mundur dari jabatannya karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Aksi demonstrasi dimulai dari kantor Camat Susoh dan berlanjut ke kantor DPRK Abdya. Warga membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan pencopotan kedua aparatur desa tersebut. Setibanya di DPRK, massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, sejumlah anggota dewan, serta Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Mussawir.

Dalam pertemuan itu, perwakilan warga menyampaikan sejumlah poin tuntutan yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakberpihakan Keuchik serta Sekdes terhadap masyarakat.

Koordinator aksi, Saiful, menyebut beberapa alasan utama yang mendasari mosi tidak percaya tersebut. Antara lain dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan arogan, intimidasi terhadap warga, serta pemecatan sepihak terhadap anggota Tagana desa. Selain itu, keuchik juga dituding tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan hanya melibatkan keluarga serta kelompok tertentu dalam penyusunan anggaran.

“Struktur aparatur desa pun didominasi oleh keluarga keuchik. Rapat pertanggungjawaban anggaran tak pernah digelar secara terbuka. Permintaan pemuda untuk peremajaan organisasi kepemudaan juga tak ditanggapi,” ujar Saiful. Ia juga menyoroti adanya tebang pilih dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih mengutamakan keluarga dekat keuchik.

Menanggapi aksi tersebut, Keuchik Salman yang didampingi Sekdes Fajri mengaku tidak mengetahui secara pasti tuntutan yang disuarakan sebagian warganya. Ia membantah tuduhan tidak transparan dan menyatakan bahwa pengelolaan dana desa selalu dibahas dalam rapat bersama unsur pemerintah desa.

“Aksi demo itu hak masyarakat, dan itu hal yang wajar. Namun semua kegiatan desa, terutama anggaran, sudah kami pertanggungjawabkan melalui rapat yang melibatkan Tuha Peut dan Tuha Lapan. Tidak ada temuan dari inspektorat, semuanya telah sesuai aturan,” tegas Salman.

Ia berharap masyarakat bisa menanyakan langsung apabila ada hal yang dianggap janggal, dan menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak benar.