EkobisHeadline

BI Mengajak ISEI, IAEI, dan MES Berdiskusi Membangun Aceh

Ilustrasi Bank Indonesia | Foto :Liputan6.com

BANDA ACEH – Untuk membangun perekonomian Aceh dengan segala tantangan yang sedang dan akan dihadapi kedepannya tidaklah mudah. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergisitas dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di Aceh merupakan suatu keniscayaan. Eksekutif, legislatif, otoritas, TNI/Polri, ulama, pengusaha, akademisi, asosiasi serta stakeholder Aceh lainnya memiliki peranannya masing-masing.

Namun bila berbagai peranan tersebut dijalankan secara terfragmentasi (terpilah-pilah) tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, maka dapat terjadi tumpang tindih kegiatan dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Aceh. Bank Indonesia memandang sinergi kebijakan dan koordinasi antara stakeholders Aceh merupakan kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia senantiasa berupaya membangun komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta kolaborasi sinergis bersama berbagai stakeholder di Aceh. Sebagaimana yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, Bank Indonesia menggelar silaturrahim dan diskusi bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh, di gedung Kantor Perwakilan BI Prov. Aceh.

Hadir dalam pertemuan tersebut Aminullah Usman yang merupakan Ketua MES Aceh sekaligus Walikota Banda Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas MA (Wakil Ketua MES Aceh), Dr. Mirza Tabrani (Ketua ISEI Banda Aceh), Dr. Shabri Abdul Majid (Sekretaris IAEI Aceh), serta beberapa pengurus lainnya.

Di awal pertemuan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Z. Arifin Lubis yang memimpin diskusi tersebut mengawalinya dengan pemaparan singkat mengenai potensi dan kondisi ekonomi Aceh. Berbagai potensi yang dimiliki Aceh seperti kekayaan sumber daya alamnya, sumber pembiayaan melalui APBA, dan kekhususan dalam Syariat Islam, belum dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, rendahnya produktivitas sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain, kontribusi dalam halal industry yang masih kecil, serta masih tingginya porsi pembiayaan Bank Syariah untuk konsumsi, merupakan permasalahan yang masih dihadapi ditengah-tengah potensi yang dimiliki Aceh.

Memang tidak mudah menuntaskan semua persoalan tersebut, namun dengan koordinasi dan kerjasama yang baik semua stakeholder, satu persatu masalah dapat diuraikan melalui solusi yang tepat dan cepat. Pada kesempatannya Aminullah Usman mengatakan bahwa pariwisata haruslah dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi  Aceh yang baru, yang selama ini masih tergantung pada APBA.

Selain itu, industri di Aceh juga harus terus didorong untuk tumbuh berkembang sehingga dapat berkontribusi optimal seperti di provinsi lain.

Sementara Prof. Syahrizal Abbas mengemukakan pentingnya diskusi seperti yang diinisiasi oleh BI ini, karena dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran positif yang dapat menjadi referensi para pengambil kebijakan. Bahkan akan lebih baik bila unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh ikut terlibat dalam diskusi-diskusi konstruktif seperti ini.

“Karena merekalah yang memiliki peranan strategis dalam menentukan arah perekonomian Aceh,” kata  Prof Syharizal.

Mirza Tabrani dalam komentarnya juga mengapresiasi inisiatif BI yang mengajak asosiasi untuk berdiskusi, karena anggota asosiasi seperti ISEI, IAEI, MES yang mayoritas adalah akademisi memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya berdasarkan data dan kajian/riset.

Di akhir diskusi seluruh peserta sepakat untuk menjadikan forum diskusi ini sebagai agenda rutin yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, maupun tindakan untuk kemajuan perekonomian Aceh. (*)

Leave a Response