LENSAPOST.NET- Tim Panitia Seleksi (Pansel) Bakal Calon (Bacalon) Bupati/Walikota dari Partai Aceh (PA) hingga saat ini masih bekerja dan dikabarkan baru mengumumkan keputusan siapa yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Agustus 2024 mendatang.
Oleh karena itu, masing-masing kandidat Bacalon Bupati khususnya di Aceh Timur harus bersabar menunggu keputusan akhir dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA).
Hal itu disampaikan mantan Bupati Aceh Timur H. Hasballah M Thaib, menyikapi perkembangan suhu politik di internal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Kabupaten Aceh Timur, yang dinilai kurang sehat dalam berdemokrasi jelang Pilkada 2024.
“Para kandidat bacalon bupati harus menghargai hak demokrasi, Partai Aceh harus memberikan contoh berdemokrasi yang baik dan sehat, sehingga menjadi bahan edukasi politik yang baik terhadap generasi muda,” kata Rocky, sapaan akrab H. Hasballah M. Thaib SH di Idi, Sabtu (6/7/2024).
Rocky berharap semua balon bupati tidak berlebihan dalam melakukan silaturahmi dengan masyarakat, karena DPP PA belum mengeluarkan keputusan apapun. Sampai saat ini, tim pansel yang dibentuk masih melakukan penilaian untuk melihat kandidat mana yang disukai masyarakat serta dicintai ulama.
“Kita juga berharap ketua dan pengurus DPW Partai Aceh (PA) harus benar-benar netral terhadap kandidat bacalon bupati, karena jika terjadi keberpihakan pimpinan DPW PA maka sangat berpotensi memecah belah pengurus di bawahnya, baik Dewan Pimpinan Cabang – Partai Aceh (DPC-PA) maupun Dewan Pengurus Sagoe Partai Aceh (DPS-PA),” jelasnya.
Rocky melanjutkan, sikap ‘potong kompas’ yang diperlihatkan pimpinan DPW-PA dalam mengajak pengurus dan simpatisan PA untuk mendukung salah satu bacalon bupati dinilai merupakan aksi ‘pemerkosaan’ demokrasi di internal partai, apalagi menyatakan dukungan secara langsung.
Diketahui, sejumlah nama bacalon bupati yang mendapatkan rekomendasi DPW PA Aceh Timur dan mendaftar ke DPP PA yakni Muslim Usman, Iskandar Usman Alfarlaky, H. Sulaiman atau Tole dan Zulfadli Aiyub atau Kupiah Seuke.
Keenam bacalon bupati ini mendapat rekomendasi DPW PA dan didaftarkan ke DPP PA. Tapi kenyataan di lapangan yang terjadi adalah pimpinan DPW PA malah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk salah satu bacalon. Padahal, bacalon yang didukung pimpinan DPW PA ini bukan berdasarkan keputusan tertulis dari DPP PA, karena Tim Pansel Balon Bupati/Walikota DPP PA sampai detik ini masih bekerja.
“Jadi ini benar-benar aneh bin ajaib, bahkan telah mencederai etika dalam berpolitik,” timpa tokoh politik dari gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.
Sebagai mantan Bupati Aceh Timur dua periode dari Partai Aceh, Rocky sangat berharap para pengurus Partai Aceh (PA) di tingkat DPW dan DPC serta DPS untuk lebih dewasa dalam berpolitik. Dia menyarankan semua kader dan balon yang sudah mendaftar untuk mengikuti aturan dan proses yang sedang berlangsung di tingkat DPP PA.
“Kita harus menghargai Mualem (H. Muzakir Manaf–red) selaku Ketua DPP Partai Aceh. Artinya, sebagai kader partai tentu kita tidak boleh mendahului keputusan pimpinan. Jangan sampai terkesan ‘potong kompas’ dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Rocky juga berharap keputusan terhadap hak demokrasi harus berlangsung secara sehat. Begitu juga dengan Partai Aceh sebagai partai politik (parpol) yang lahir dari perjuangan panjang masyarakat Aceh, tentu harus lebih dewasa dalam berpolitik.
“Partai Aceh ini milik kita bersama. Jadi, semua punya hak dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, jangan pangkas hak demokrasi ini,” pungkas Rocky. []
